Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PARTAI Demokrat menegaskan proses penentuan calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan belum masuk pada nama. Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai NasDem masih menyusun kriteria dan mekanisme penentuan pendamping Anies.
"Belum membahas nama secara resmi, meskipun sudah masuk beberapa aspirasi," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan tertulis, Senin (31/10).
Herzaky menyampaikan penentuan cawapres Anies masih menunggu kesepakatan seluruh parpol calon mitra koalisi. Proses itu tentunya harus didahului mekanisme internal di tiap parpol.
"Ada mekanisme internal di tiap parpol yang harus dijalani dalam memutuskannya," ungkap dia.
Selain itu, Demokrat menyampaikan kriteria cawapres Anies. Yakni, integritas, kapabilitas, chemistry, semangat memperjuangkan perubahan dan perbaikan, serta tak kalah penting elektabilitas.
Baca juga: Prabowo Minta Elit Politik Bersatu untuk Kebaikan Negara
Herzaky menyampaikan elektabilitas merupakan pertimbangan utama yang harus diperhatikan. Sebab, koalisi yang dibentuk harus menang.
"Jadi, baik capres maupun cawapres harus memiliki elektabilitas yang tinggi, apalagi ketika dijadikan pasangan calon," ungkap dia.
Selain itu, pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden harus memiliki kapabilitas. Rekam jejak dan kemampuan mengelola pemerintahan sangat diperlukan untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan, baik capres maupun cawapres.
"Chemistry karena kami ingin presiden dan wakil presiden saling melengkapi, saling mendukung, bukan malah saling mendahului atau saling berkontestasi," sebut Herzaky. (P-5)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved