Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PARTAI Demokrat menegaskan proses penentuan calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan belum masuk pada nama. Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai NasDem masih menyusun kriteria dan mekanisme penentuan pendamping Anies.
"Belum membahas nama secara resmi, meskipun sudah masuk beberapa aspirasi," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan tertulis, Senin (31/10).
Herzaky menyampaikan penentuan cawapres Anies masih menunggu kesepakatan seluruh parpol calon mitra koalisi. Proses itu tentunya harus didahului mekanisme internal di tiap parpol.
"Ada mekanisme internal di tiap parpol yang harus dijalani dalam memutuskannya," ungkap dia.
Selain itu, Demokrat menyampaikan kriteria cawapres Anies. Yakni, integritas, kapabilitas, chemistry, semangat memperjuangkan perubahan dan perbaikan, serta tak kalah penting elektabilitas.
Baca juga: Prabowo Minta Elit Politik Bersatu untuk Kebaikan Negara
Herzaky menyampaikan elektabilitas merupakan pertimbangan utama yang harus diperhatikan. Sebab, koalisi yang dibentuk harus menang.
"Jadi, baik capres maupun cawapres harus memiliki elektabilitas yang tinggi, apalagi ketika dijadikan pasangan calon," ungkap dia.
Selain itu, pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden harus memiliki kapabilitas. Rekam jejak dan kemampuan mengelola pemerintahan sangat diperlukan untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan, baik capres maupun cawapres.
"Chemistry karena kami ingin presiden dan wakil presiden saling melengkapi, saling mendukung, bukan malah saling mendahului atau saling berkontestasi," sebut Herzaky. (P-5)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada Alm. Mayjen (Purn) I Gusti Kompang (IGK) Manila di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
Bendahara Umum Partai NasDem itu mengatakan memberantas beking tambang ilegal tersebut hal mudah. Aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menangkap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved